Profil

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN

( LPIMP )

 

Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) ini didirikan di Jakarta pada tanggal 27 April 2009, Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menunjuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 dan telah di Revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain, dan Pihak Lain dalam Rangka Pengembangan dan Keberlanjutan Organisasi dan membantu Pemerintah Mensosialisasikan Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah dan Masyarakat, serta  Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam hal pendalaman tugas/ pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti Tenaga Ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, Loka Karya, Seminar atau sejenis lainnya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan, diantaranya pihak penyelenggara lain yang terhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VISI DAN MISI

Mewujudkan cita – cita luhur Bangsa dalam mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan bebangsa dan bernegara.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi aparat pemerintah, Baik Eksekutif Maupun Legislatif dan masyakat guna terciptanya manusia indonesia yang berkepribadian bersih, jujur, berwibawa, dan bertanggungjawab.

MAKSUD DAN TUJUAN

Mengusahakan dan turut serta membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan umum, kesejahteraan dan keamanan, demi kepentingan bangsa dan negara, dalam menuju masyarakat Adil dan Makmur.

Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan mensosialisasikan serta mensikronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar kebijakan Pemerintah Pusat dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Daerah agar target pembangunan dapat tercapai dan kesejahteraan Bangsa Indonesia dapat terwujud serta terciptanya Good Governance di Seluruh Indonesia.

DASAR HUKUM

  1. Undag-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia.Tahun 2013 No. 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259.

  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) Sebagaiman telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.

  7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

  9. Permendagri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.